PKS memahami nasib buruh di Indonesia tidak penting bagi pemerintahan Jokowi

Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPP PKS SDM Indira menilai nasib pekerja atau buruh Indonesia tidak penting dan tidak akan diprioritaskan oleh pemerintahan Joko Widodo.

Menurut Indra, pekerja atau buruh Indonesia yang ada saat ini terpinggirkan, terpinggirkan, dan posisinya diperas dan diperburuk.

Hal ini paling tidak dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi, terutama pada produk berbagai peraturan perundang-undangan, yang ternyata tidak mencerminkan pentingnya posisi buruh/pegawai dalam politik hukum dan terkesan tidak berpihak pada buruh atau buruh,” kata Indira di kantor DPP PKS di Jakarta Selatan, Senin (1/5/2023) katanya.

Baca juga: PKS Kritik Banyak Pimpinan Buruh Temui Ganjar Pranowo di Peringatan May Day

Lebih lanjut Indira mengatakan, berbagai UU implementasi yang diajukan Jokowi kepada buruh/pegawai Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja dan mensejahterakan ternyata bertentangan dengan partai oligarki partai dan kesengsaraan buruh/pegawai.

“UU Cipta Kerja memberikan lebih banyak ruang bagi pekerja asing, kebijakan upah rendah, pemecatan yang mudah, pengurangan pesangon, perluasan belanja besar-besaran, perluasan pekerja kontrak dan perpanjangan jam kerja, serikat pekerja/serikat yang lemah, dan pekerja/hal lainnya. yang membuat tempat kerja semakin ramai, sulit bahkan semakin sengsara,” ujarnya.

Selain persoalan hukum dan politik pemerintahan Jokowi yang tidak memihak pekerja/buruh Indonesia, Indira menilai situasi pekerja Indonesia semakin memburuk dari waktu ke waktu karena lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai aturan ketenagakerjaan.

“Korupsi, praktik ilegal, dan pelanggaran berbagai peraturan ketenagakerjaan merajalela di berbagai tempat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berbagai PHK sepihak, pesangon yang belum dibayarkan, upah di bawah minimum, kontrak kerja yang terdistorsi oleh outsourcing, ancaman terhadap kebebasan berserikat, tenaga kerja asing yang tidak terampil, dan lain-lain tetap tidak tersentuh dan terabaikan.

Indra juga menyoroti fakta bahwa nasib dan kondisi driver online tidak rumit dan berbelit-belit.

Menurutnya, selama ini driver online kurang transparan dengan perlindungan hukum dan jauh dari keadilan dan kesejahteraan.

Belum lagi, kata Indira, persoalan buruh migran Indonesia kurang kompleks dan serius.

Demikianlah berbagai kondisi kerja yang semrawut dan menakutkan di Indonesia.

“Oleh karena itu, sangat masuk akal jika pada Hari Buruh Internasional (May Day) 2023, PKS memberikan rapor merah kepada pemerintah Jokowi atas kinerjanya di bidang ketenagakerjaan,” kata Indira.

Dalam jumpa pers tersebut, Kepala Bagian Jaringan Ketenagakerjaan DPP PKS Muhammad Rusdi, Kepala Bagian Advokasi Budi Setiadi, Kepala Bagian Pekerja Migran Muhammad Anom, Kepala Bagian Hubungan Industrial Ricardo Lumalesil dan PKS. bidang ketenagakerjaan DPP.