Bawaslu tangani 81 sengketa dari buruknya sistem informasi caleg anggota DPD Bakalon.

Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat ini menangani 81 debat caleg DPD yang tersebar di 18 provinsi.

Anggota DPR RI Loli Suhenty mengatakan ketidaksesuaian ini karena keterbatasan Sistem Informasi Nominasi Buruk (CEYLON).

Loli mengatakan dalam keterangannya, Selasa (9/5/2023) bahwa “81 sengketa pencalonan DPD Bawaslu rata-rata akibat sistem informasi pencalonan yang buruk.”

Lolly membenarkan, Ceylon memang sering di luar jangkauan.

Ini adalah hasil dari kontrol pengawas pemilu.

Baca juga: Cek kesiapan Pemkot Jayapura untuk pilkada yang sama tahun 2024

“Menurut informasi yang didapat dari hasil pemantauan pengawas pemilu, Bawaslu Ceylon tidak bisa dihubungi berkali-kali (kode 502 Bad Gateway, halaman 419 kadaluarsa),” ujarnya.

Bawaslu menemukan kendala seperti ketidaksesuaian antara jumlah dukungan yang dijamin dengan rincian hasil verifikasi.

Ada yang memenuhi persyaratan (MS), tidak memenuhi persyaratan (BMS) dan tidak memenuhi persyaratan (TMS).

“Selain itu, ada temuan terkait dokumen dan informasi pendukung calon, di beberapa dukungan F1 yang dipasang ada hasil dari nama-nama kecamatan/provinsi/daerah/kota dan berbagai konten,” ungkapnya.

Kendala lain, lanjut Lolly, adalah keterbatasan kontrol di Ceylon. Loli mengatakan akses ke Ceylon sangat terbatas jika terjadi pembobolan data.

Bawaslu yang dikuasai Ceylon hanya memiliki data di dashboard dan data formulir F1 tidak memiliki data KTP/KK atau identitas lain sebagai pembanding, sehingga Bawaslu menghadapi kendala dalam mencari dukungan ganda, dukungan curang atau dukungan TMS. Persyaratan.

Dokumen KTP dan KK tidak dapat digunakan, dibuka dan dilihat.

Pembatasan akses ke Ceylon membuat kontrol Bawaslu menjadi lebih baik. Loli menuntut KPU segera melakukan reformasi.

“Akses yang terbatas tidak baik untuk pemenuhan prosedur verifikasi manajemen dan akurasi proses pemantauan,” katanya.

“Sementara keterbatasan akses menu/subdirektori di aplikasi Ceylon mengakibatkan keterlambatan pelacakan versi Bawaslu dan informasi yang kurang tersedia,” kata Loli.