Mahfud MD membenarkan pemerintah telah berbicara dengan pimpinan partai politik terkait RUU Pengambilalihan Properti.

Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membenarkan bahwa pemerintah telah membahas RUU perampasan harta benda dengan pimpinan partai politik.

Mahfud juga mengatakan, hubungan antara pemerintah dengan pimpinan partai politik dilakukan secara resmi dan resmi.

“Kami yakin dengan hubungan kami dengan para pemimpin partai politik. Kami pasti akan bertemu satu sama lain. Dalam pertemuan resmi dan tidak resmi. Itu suatu keharusan di negara demokrasi. Kami sedang mengusahakannya.” Ia mengatakan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Pangan: Polhukam RI, Jakarta Pusat, Jumat (14/4/2023).

Dari komunikasi tersebut, Mahfud mendapatkan feeling positif dari pimpinan parpol.

Dia mengamati, pimpinan partai politik menginginkan RUU perampasan harta benda segera diajukan ke DPD.

Baca juga: Partai politik gagal di Pemilu 2024 dan menuding KPU meningkat, kini giliran Partai Republik yang meminta partisipasi.

Tak hanya itu, dia juga menilai DEP akan mengupayakan hal yang sama dalam hal penyitaan aset.

“Namun, sepertinya semua pihak menginginkan agar RUU perampasan aset tersebut diajukan ke DPD, baik parpol, pemerintah maupun DPD. Parpol sudah meminta agar segera diserahkan, begitu pula DPD,” Mahfud dikatakan.

Mahfud sebelumnya memimpin rapat koordinasi terkait RUU perampasan aset di Kemenko Polhukam RI di Jakarta Pusat pada Jumat (14/4/2023).

Mahfud mengatakan seusai rapat, draf RUU Perampasan Harta yang isinya semua sudah selesai dan diprakarsai oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait.

Mereka adalah Menkumham, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala PPATK dan dirinya sendiri Menko Polhukam.

Mahfoud mengatakan pertemuan itu hanya melihat masalah teknis dan redaksional yang tidak menyentuh yang diprakarsai oleh para pejabat.

“Oleh karena itu insya Allah dalam waktu dekat RUU Perampasan Aset ini akan dikirim ke DPD karena Presiden telah mendorong kita untuk segera mengonsolidasikan materi yang disunting atau disejajarkan secara naratif” dalam tiga hari ke depan, Mahfoud dikatakan.

“Saya kira akan bisa langsung kita presentasikan saat presiden kembali dari luar negeri. Jadi tidak ada masalah di tingkat internal pemerintahan. Kita berharap ini berjalan lancar,” lanjutnya.

Mahfud mengatakan, Senin pekan depan akan diadakan rapat di tingkat I kementerian dan lembaga terkait hukum untuk membenahi catatan-catatan teknis namun penting.

Katanya, catatan itu misalnya salah ketik atau salah ketik.

Mahfud mengatakan, “Kesalahan cetak itu harus dibaca bersama lagi. Ini level teknis, mungkin Senin. Setelah itu baru kita sampaikan ke presiden.”