500 buruh membawa tiga dakwaan pengibaran bendera di gedung DPD hari ini.

Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Partai Buruh akan menggelar aksi damai pada Senin (17/4/2023) di depan gedung DPR RI dengan tiga tuntutan.

Acara ini merupakan rangkaian acara rutin yang diadakan setiap hari Selasa. Namun, karena Selasa merupakan hari terakhir kerja sebelum libur, maka aksi dipindah ke Senin.

Presiden Partai Buruh Syed Iqbal mengatakan, dengan aksi ini, Partai Buruh akan mengangkat tiga isu.

Baca juga: Demonstrasi tolak omnibus law di depan DPR Partai Buruh memicu kerusuhan di Prancis

Pertama, mencabut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Omnibus Law Tahun 2023 Tentang Kewirausahaan. Kedua, menghindari pengenalan parlemen yang merugikan demokrasi dan mempromosikan oligarki. Ketiga, mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Iqbal mengatakan dalam konferensi pers, Minggu (16/4/2023), “Jumlah pengunjuk rasa berasal dari Jabodetabek dan ada sekitar 500 orang.”

Dia menjelaskan, ada sembilan isu dalam UU Cipta Kerja yang terkait dengan ketenagakerjaan. Tidak ada negosiasi dengan serikat pekerja mengenai upah minimum atau upah minimum.

Kemudian, untuk semua jenis pekerjaan, ekspor seumur hidup, pekerja akan dikontrak secara permanen, pesangon akan dikurangi, pemecatan akan lebih mudah dan liburan dua bulan akan dihapuskan.

Selain itu, pekerja perempuan yang mengambil cuti haid dan melahirkan tidak mendapatkan jaminan upah, sementara pekerja yang bekerja lima hari seminggu dan berhak atas dua hari libur dihapuskan.

Selain itu, jam kerja pekerja akan menjadi 12 jam sehari karena diperbolehkan lembur 4 jam per hari, yang akan meningkatkan tingkat kelelahan dan kematian pekerja, memungkinkan pekerja asing masuk dengan lebih mudah, dan menghapus sanksi pidana.

Pertanyaan tentang petani terkait dengan keberadaan bank tanah, yang menciptakan lingkungan bagi korporasi untuk merampas tanah rakyat.

Iqbal menambahkan, pertanyaan lain adalah apakah importir bisa mengimpor beras, daging, garam, dan barang lainnya selama musim panen raya.

“Selain itu, sanksi pidana bagi importir yang melakukan impor pada musim panen raya akan dihapuskan,” pungkasnya.