Setelah Partai Prima memenangkan kasus tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melapor ke KY.

Dunia-Ilmu.com – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) karena melanggar kode etik.

Laporan ini disampaikan pada Senin (7/3/2023) oleh LSM Kongres Pemuda Indonesia.

Laporan ini dibuat setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menunda Pilkada 2024 setelah mengalahkan kasus Partai Prima.

Sementara itu, Komisi Yudisial telah menerima dua laporan pelanggaran aturan etik oleh sekelompok hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Komisi Yudisial juga dikabarkan akan memanggil majelis hakim ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjelaskan hasil kasus tersebut.

Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Noor Dewata mengatakan, pihaknya akan mengawal upaya hukum KPU usai proses kasasi.

Baca juga: Upaya banding KPU diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terkait penyelenggaraan pemilu

“KY akan terus memantau perkembangan upaya hukum melalui banding dan pailit.”

“Masalah ini kami anggap sebagai masalah besar dan akan kami kendalikan,” kata Mukti mengutip Fejar. televisi kompas.

https://www.youtube.com/watch?v=2FGDA7SXBOA

KPU akan mengajukan banding

Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) pekan ini akan mengajukan kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hal itu disampaikannya pada Selasa (7/3/2023) saat Kepala Koordinator Bidang Hukum dan Pengendalian serta Wakil Koordinator Bidang Data dan Informasi KPU Mochamad Afifuddin berbicara kepada media.

Afif menjelaskan, KPU telah menerima salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan saat ini sedang menyelesaikan materi kasasi.

“Itu (banding) minggu ini. Tinggal diselesaikan saja,” kata Afif.

Sumber artikel =https://www.tribunnews.com/nasional/2023/03/07/buntut-menangkan-gugatan-partai-prima-majelis-hakim-pn-jakarta-pusat-dilaporkan-ke-ky

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

POST ADS1

POST ADS 2