Sekjen Partai Berkaria AHY menyarankan agar tidak terburu-buru mengeluarkan pernyataan menolak penundaan pilkada.

Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Sekjen Partai Berkaria Fawzan Rachmansyah menegaskan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurthy Yudhoyono (AHY) merujuk putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki dasar hukum.

Selain itu, dalam sambutannya di Tennis Indoor GBK, Jakarta Pusat pada Selasa, 14 Maret 2023, ia menyebutkan jika pilkada diperpanjang, akan ada penjabat presiden.

Menanggapi hal tersebut, Fawzan mengatakan, hukuman AHY sangat tidak adil. Karena sangat mungkin untuk menunda pemilihan konstitusional.

“Mungkin AHY kurang paham betul dengan undang-undang. Jadi sangat mungkin soal perpanjangan waktu sesuai konstitusi. Kita ada DPR yang membahas, kita ada MPR yang memutuskan,” kata Fauzan usai rapat harian di DPP Partai Berkaria. kantor. Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (18/3/2023).

Fauzan melanjutkan, prioritas saat ini adalah kemaslahatan masyarakat, kemanfaatan ekonomi dan stabilitas.

Baca juga: Ketua MPR RI Bamsot menegaskan masih terlalu dini untuk membuat kericuhan terkait penundaan pilkada.

“Tentu saja pernyataan seperti itu tidak baik. Kita berpikir sekarang kita mengutamakan kepentingan masyarakat, jangan terlalu berambisi untuk berkuasa, jangan terburu-buru, ahh,” katanya.

Menurut Fawzan, proses pemilu sejak awal sudah kisruh dan proses sengketa pemilu juga kisruh sehingga ratingnya jelek.

Jika proses ini tidak berjalan dengan baik, kualitas demokrasi hasil pemilu akan rendah.

“Kami melihat proses pemilu penuh dengan kekerasan. Kami sangat berharap bisa diperpanjang. Ini diperlukan untuk kualitas demokrasi yang lebih baik.”

Dia mengatakan lebih banyak waktu diperlukan untuk menghadirkan demokrasi yang berkualitas.

“Butuh waktu untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi global, maka penundaan adalah solusinya. Putusan PN membenarkan kekacauan yang terjadi pada tahapan pemilu, kita sebagai warga negara yang baik harus menghormati dan menaati putusan pengadilan. keputusan, sehingga nantinya memiliki kekuatan hukum tetap,” pungkasnya.

AHY berbicara

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurthy Yudhoyono (AHY) menegaskan pihaknya menolak penundaan Pemilihan Umum (PEMILU). Dia kemudian bertanya siapa yang akan menjadi presiden sementara.