Indonesia akan memiliki kartu kredit domestik mulai akhir Maret 2023.

Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Bank Indonesia [BI] Ia mengatakan, beberapa inisiatif di Sistem Pembayaran Nasional seperti Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan B Fast telah diselesaikan atau diselesaikan.

Inisiatif BI selanjutnya adalah meluncurkan kartu kredit dalam negeri pada akhir Maret atau awal April 2023.

“Saat ini Bank Indonesia terus berdiskusi dengan pelaku industri. Kurang lebih 90 persen kesepakatan telah tercapai dan yang disebut kartu kredit dalam negeri dapat diluncurkan pada akhir Maret atau awal April,” ujar Bank Indonesia (B) Kepala Departemen Komunikasi (DCOM) Erwin Hayono pada pelatihan jurnalistik di Yogyakarta, Sabtu (18/3/2023).

Dijelaskan Erwin, semua transaksi kartu kredit lokal terdaftar di Indonesia.

“Jadi kalau saya pakai kartu kredit belum ada namanya. Kalau saya beli di Yogyakarta, pembelian saya di Yogyakarta lunas di Indonesia. Sedangkan kalau saya beli di Jakarta, Yogyakarta, Bali atau di manapun di Indonesia, itu adalah menetap di luar negeri,” ujarnya.

Ada dua wacana mengenai kartu kredit pemda, yang pertama inisiatif pemerintah yang muncul dari pernyataan Presiden Joko Widodo.

“Inisiatif ini mengatakan bahwa pemerintah masih banyak menggunakan uang tunai. Inisiatif ini sudah lama mengharuskan semua transaksi dilakukan dengan kartu, sehingga semuanya dapat dilacak secara digital. Presiden mengatakan kemarin bahwa kartu kredit pemerintah tidak boleh digunakan di luar negeri . Vendor,” kata Erwin. .

Jadi kartu kredit pemerintah daerah dan kartu kredit dalam negeri adalah dua hal yang berbeda.

Baca juga: Waspadai 3 penipuan kartu kredit yang mengatasnamakan bank

Menurutnya, dengan dua kartu yakni kartu kredit pemerintah dan kartu kredit lokal, kartu kredit pemerintah akan dibuat untuk melacak transaksi fiskal dengan mudah.

Baca juga: Presiden akan meluncurkan kartu kredit pemerintah dan QRIS antar negara

“Ini asumsi kartu kredit dalam negeri. Di Indonesia pembelanjaan kartu kredit sebagian besar dilakukan di Indonesia, tapi kenapa ditempatkan di luar negeri? Kenapa tidak di dalam negeri? Meski ada tekanan, itu inisiatif GPN, tapi bukan Indonesia. Jepang dan China saja. Mereka punya,” ujarnya.