Direktorat Jenderal Kemaritiman telah memutakhirkan informasi perubahan dokumen anggaran tahun 2023.

Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Untuk memenuhi kebutuhan Ditjen Perhubungan atas kekurangan anggaran tahun anggaran 2023 dan untuk memenuhi kebutuhan informasi Kementerian Perhubungan di kantor pusat dalam hal ini pemutakhiran informasi inventaris Ditjen Maritim Transportasi dan perubahan dokumen anggaran tahun anggaran 2023.

Gerakan tersebut diresmikan oleh Plh. Dirjen Perhubungan Laut, Dr. Captain. Anthony Arif Priadi hadir pada 14 Maret 2023 di Hotel Grand Mercure Kemayoran 302 ruang kerja Ditjen Pelayaran. Promosi ini akan berlangsung hingga 18 Maret 2023.

Menurutnya, Plh. Dirjen Habla Kapten. Anthony dalam surat Menkeu No. S-1040/MK.02/2022 9 Desember 2022 Terkait Penyesuaian Otomatis Belanja Kementerian/Lembaga TA.2023, Anggaran Ditjen Perhubungan Laut dibekukan. Penyesuaian otomatis sebesar Rp. 374 miliar yang meliputi 177 miliar untuk anggaran belanja pegawai, 74 miliar untuk barang perjalanan dinas dan 122 miliar untuk belanja modal.

“Berkaitan dengan hal tersebut, saya berharap setiap UPT/Satker dapat mempertimbangkan kembali pentingnya biaya pegawai pada Desember 2023, sehingga dapat diketahui kelebihan atau kekurangan biaya pegawai UPT/Satker” Capt. Antonius.

Captain Anthony juga menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2023 Ditjen Perhubungan Laut akan menghadapi tantangan besar yaitu adanya kebutuhan/kekurangan anggaran sebesar Rp. 1,097 Triliun Alokasi Perintis untuk Subsidi Jasa Angkutan Laut, Subsidi Jasa Angkutan Tol Laut, Pembangunan dan Pelayanan Inportnet 151 Pelabuhan, Terminal Wisata IKN, Aplikasi Sehati, Deloitte, Merdeka Timur dengan rincian konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Balai Angkatan Laut Kajang.

Jadi, Kapten. Anthony meminta Badan Pengatur Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaporkan kepada Sekretariat mengenai tunggakan kegiatan, kontrak kinerja dan sisa belanja anggaran untuk memenuhi kebutuhan/kekurangan anggaran prioritas. Direktorat Jenderal Perkapalan dengan tembusan bagian keuangan, serta nonrevisi/realokasi anggaran untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan, sisa kontrak kegiatan dan kegiatan lainnya.

Untuk UPT/Satker yang ada pembelian kendaraan di TA. Di tahun 2023 dan sampai awal Maret 2023 belum dilakukan/kontrak belum selesai, sehingga pembayaran belum dilakukan karena kantor pusat sedang menata barang milik pemerintah,” ujar Capt. Antone.

Selain itu, Kapten. Antony mengatakan, dalam lima tahun terakhir, realisasi anggaran Ditjen Perhubungan Laut tumbuh signifikan. Artinya, pada tahun 79,74% pada 2018, 92,99% pada 2019, 95,98% pada 2020, 96,30% pada 2021, dan 97,38% pada 2022. Ini merupakan prestasi yang membanggakan dan pengakuan tertinggi dari Ditjen Pelayaran.

Di tahun 2022 ini, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bagian kerja di Ditjen Perhubungan Laut dan berharap dapat meningkatkan pencapaian ini di tahun 2023. Meski tidak mudah, namun dibutuhkan kerja keras, tekad, kerjasama semua pihak. Chief Financial Officer dari tingkat Satker sampai Eselon 1,” kata Kapten Anthony.

Plt. Ketika. Menurut Sekretaris Jenderal Perhubungan Laut, Lolan Panjaitatan, dalam laporannya, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan/kekurangan anggaran Ditjen Perhubungan Laut dan untuk memenuhi kebutuhan informasi Kantor Pusat.

“Persyaratan informasi yang harus disampaikan kantor pusat antara lain Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermeterai, perhitungan Rencana Penanaman Kembali (RPD) sampai dengan 31 Desember 2023, perhitungan biaya tenaga kerja sampai dengan Desember 2023, rekapitulasi sisa perhitungan. material sampai dengan Desember 2023. Sampai dengan Desember 2023, rekapitulasi perhitungan sisa biaya modal, update dan realisasi pagu pada aplikasi E-Monitoring, dan validasi data pada aplikasi SIRUP,” ujar Lolan.

Pelaksanaan pendataan perubahan dokumen anggaran dan pemutakhiran informasi perubahan dokumen anggaran, sejak 13 Maret 2023 sampai dengan 18 Maret 2023, terbagi dalam 2 (dua) gelombang, ditemukan 302 satker Ditjen Perhubungan Laut. .