Rencana pemukiman Israel di Tepi Barat mendapat kecaman dari banyak negara, termasuk PBB

Dunia-Ilmu.com, NEW YORK – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sedang mempertimbangkan rancangan resolusi yang meminta Israel untuk segera dan sepenuhnya menghentikan semua kegiatan pemukiman di wilayah pendudukan Palestina.

Dewan beranggotakan 15 orang itu akan memberikan suara pada Senin depan atas resolusi yang dirancang oleh Uni Emirat Arab bekerja sama dengan Palestina, kata para diplomat.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan Minggu (12/2/2023) bahwa pemerintah telah menyetujui sembilan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan membangun rumah baru di permukiman yang sudah mapan. Langkah itu mendorong Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan mereka “sangat bermasalah”.

Baca juga: Tanggapan Indonesia setelah Israel melegalkan 9 permukiman Yahudi di Tepi Barat

Pada Selasa (14/2/2023), Jerman, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Italia mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk keputusan Israel untuk mengizinkan beberapa pemukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat yang diduduki.

Menteri luar negeri dari lima negara Barat mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka “kecewa bahwa pemerintah Israel berencana untuk membangun sekitar 10.000 unit pemukiman dan memulai proses formalisasi sembilan pemukiman perbatasan yang sudah ilegal menurut hukum Israel.”

Di tahun Pada Desember 2016, Dewan Keamanan PBB meminta Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman. Keputusan itu diambil setelah pemerintahan Presiden AS Barack Obama abstain, menolak praktik melindungi Israel dari tindakan PBB.

Misi AS untuk PBB dan misi PBB Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar atas rancangan resolusi tersebut.

Resolusi tersebut “menegaskan kembali bahwa pemukiman yang didirikan oleh Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sejak 1967 adalah ilegal dan jelas melanggar hukum internasional.”

Resolusi tersebut juga mengutuk semua upaya aneksasi, termasuk keputusan dan tindakan Israel terkait pemukiman.

Sebagian besar kekuatan dunia menganggap permukiman yang dibangun Israel di atas tanah yang direbutnya selama perang 1967 dengan kekuatan Arab adalah ilegal. Israel mempertahankan ikatan alkitabiah, sejarah dan politiknya dengan Tepi Barat, dengan alasan kepentingan keamanan.