Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Menteri Agama Yakut Cholil Kumas mengimbau jajarannya untuk tidak melakukan malpraktik dalam pelaksanaan seluruh program Kementerian Agama.
Pesan tersebut ditegaskan Menag saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemenag 2023 di Surabaya.
Rapat Kerja Nasional Wakil Menteri Agama Zeinut Tauhid Saadi Seluruh jajaran I dan II, pusat dan daerah hadir. Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) juga hadir.
Selama dua hari, 4-5 Februari 2023, Pejabat Kanwil Kemenag Kabupaten/Kota se-Indonesia mengikuti rapat kerja nasional secara daring.
“Saya mengajak kita semua bergotong royong memberantas praktik korupsi di Kementerian Agama. Jangan ada kecurangan dalam pengadaan barang/jasa. Jangan ada praktik pemasaran dalam promosi, rotasi, dan mutasi jabatan,” Gus Men alias, tulisnya di Surabaya, Sabtu (4/2/2023), ujarnya dalam keterangan tertulis.
“Pimpinan dinas kerja harus membuat surat edaran yang melarang praktik korupsi di lingkungan kerja dan lembaga pendidikan. Upaya pemberantasan praktik korupsi harus dimulai dari hal yang sederhana. Misalnya tidak absen, tidak mencontek siswa dan ujian siswa, tidak menerima atau memberikan penghargaan, dll, lanjut Menag.
Menag menegaskan penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 38 menjadi 34 pada 2022 harus menjadi perhatian bersama.
Seluruh jajaran Kementerian Agama harus berkontribusi dalam kegiatan birokrasi yang baik agar budaya korupsi sedikit demi sedikit terkikis dan musnah.
Selain itu, Pak Gus Man menyampaikan bahwa lembaga keagamaan di semua tingkatan harus mampu merespon dengan cepat, jelas, detail dan benar terhadap isu dan permasalahan keagamaan di masyarakat.
“Respon cepat kita sangat penting, selain untuk menenteramkan masyarakat, juga sebagai tugas mengedukasi masyarakat,” ujarnya.
“Kemenag harus terlibat aktif dalam upaya mengklarifikasi setiap isu penting di masyarakat dengan menerbitkan penjelasan yang efektif dan mendidik secara langsung dan melalui media tradisional dan digital,” imbuhnya.
Terkait transformasi digital, Gus Men meminta percepatan implementasinya. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan data harus meningkatkan kualitas implementasinya.
“Oleh karena itu, pelayanan unggulan pemerintah, khususnya Kementerian Agama, harus segera didengarkan oleh masyarakat,” pintanya.
Rencana Kementerian Agama mencapai 10 juta pada 2024 memang tidak mudah. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang luar biasa. Dan, digitalisasi layanan sertifikasi halal adalah kuncinya.
“BPJPH fokus. Alokasikan sumber daya untuk upaya digitalisasi dan percepat pencapaian tujuan ini. Sementara itu, batasi perjalanan ke luar negeri dan pastikan pelaku UMK tersertifikasi oleh SEHATI,” katanya.
“Saya tuntut minimal 100 ribu proses sertifikasi halal per bulan. Anggap saja seperti ini. Saya dorong setiap produk makanan di kantin madrasah, PTKIN, perkantoran dan lainnya harus bersertifikat halal,” lanjutnya.
Menyambut tahun politik, Menag mengimbau seluruh pekerja untuk ikut serta dalam upaya mencegah terbentuknya politik agama di tempat ibadah dan masyarakat.
Sudah menjadi tugas ASN Kemenag untuk menjaga komunikasi yang baik antar masyarakat selama tahun politik.
“Untuk itu tahun 2023 saya nyatakan sebagai tahun kerukunan umat beragama,” ujarnya.
Sumber artikel =https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/05/buka-rakernas-kemenag-2023-menteri-agama-yaqut-cholil-hilangkan-praktik-korupsi
