Anggota Komisi X DPR RI mendorong OJK, KPK, dan Polri bekerja sama mengatur sektor penanaman modal.

Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Bank Indonesia telah melalui berbagai krisis keuangan global, mulai dari krisis KPR sebelumnya, runtuhnya Lehman Brothers, krisis keuangan global, hingga pandemi Covid-19.

Dan keberadaan Bank Indonesia telah terkonfirmasi.

Namun, kekuatan industri perbankan Tanah Air akan menghadapi tantangan serius tahun ini, antara lain kenaikan suku bunga Bank Indonesia, kenaikan inflasi yang akan menaikkan suku bunga simpanan, risiko kredit macet, dan dampak Covid-19. Program restrukturisasi kredit pada Maret 2023.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad dari Partai Gerakan Indonesia Raya mengatakan, dampak pandemi Covid-19 tidak hanya di bidang kesehatan tetapi juga di bidang ekonomi karena banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak.

Dari pandemi covid-19, Indonesia bisa mencari sumber pendanaan, salah satunya kebijakan fiskal dan ada pelajaran positif dari pandemi, sistem keuangan sudah terdigitalisasi.

“Kita semua terkendala keadaan. Dari konsumerisme menjadi produksi digital,” kata Kamrusamad saat diskusi Focus Group Discussion (FGD) Peluang dan Tantangan Perbankan Menghadapi Resesi Global 2023 di Jakarta Selasa (7/2/2023).

Pinjaman online (Pinjol) masih menjaring banyak orang, kata dia, dan DPR terus mendorong sistem pengendalian investasi.

“Bekerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), kami akan terus mendorong OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk menjaga kontrol,” kata Kamrussamad.

“Akhir tahun 2022, kita akan memiliki lembaga perbankan yang mendukung sistem keuangan di Indonesia,” tambahnya.

Erico Satarduga, Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengatakan situasi wabah Covid-19 memaksa seluruh lapisan masyarakat mengubah aktivitasnya. Oleh karena itu, proses digitalisasi tidak dapat dihindari.

Menggunakan gadget tidak hanya memungkinkan Anda untuk melihat aktivitas netizen di saluran media sosial, tetapi juga dapat meningkatkan kewirausahaan melalui penggunaan teknologi digital.

“Dibanding kemarin, proses digitalisasi dipercepat. Ponsel adalah alat untuk menggerakkan ekonomi, itu sesuatu yang baru. Belum semua orang mengalaminya,” jelasnya.

Akselerasi digitalisasi tidak pernah diantisipasi oleh semua pihak dan memang program UKM memudahkan pemasaran produk mereka.

Baca juga: Jokowi menegaskan penurunan indeks persepsi korupsi tidak akan mempengaruhi investasi Indonesia