Soal perpanjangan masa jabatan Kapolres, pengamat mengingatkan pemerintah dan DPD.

Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa atau kepala desa menjadi sembilan tahun terus menjadi kontroversi.

 

Belum lama ini, Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto tak menutup kemungkinan pemerintah dan DPR nantinya akan menyetujui perpanjangan masa jabatan kepala desa.

 

Baca juga: Anggota Komisi II Partai Rakyat Demokratik: Pidato perpanjangan masa jabatan desa perlu kajian mendalam.

 

Karena menurutnya, selama ada keinginan kuat dan kesepakatan politik yang mendukung, tidak ada undang-undang yang tidak bisa diubah.

 

Namun, dia menjelaskan, partainya, PAN, belum mengambil sikap apapun terkait pembicaraan bergabung dengan Kades yang santer beredar belakangan ini.

 

Pasalnya, kata dia, pembicaraan tersebut masih dalam tahap memenuhi kebutuhan masyarakat.

 

Khalid Akbar, direktur politik dan pengamat hukum 2 Indos, menanggapi pidato terkait perpanjangan masa jabatan. Menjauh.

 

Khalid mengatakan, keinginan kepala desa saat ini bertentangan dengan misi dan capaian gerakan reformasi 1998.

 

Salah satunya adalah pembatasan kekuasaan penguasa, termasuk Presiden, sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Baca juga: Wamondes: Kepala desa harus punya mimpi, jangan terlalu lama di kantor

 

Ia mengaku prihatin dengan upaya “legitimasi kekuasaan” dalam gerakan ribuan kepala desa ini.

 

Dia ingat bahwa undang-undang itu dirancang untuk mencegah pihak-pihak yang kuat memiliki kekuasaan yang tidak terbatas.

 

Di sisi lain, Pak Khalid menyatakan akan mendukung gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh seluruh Eliadi terkait masa jabatan perangkat desa.

 

Sebagai penerjemah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berharap agar Kades ditinjau kembali oleh Pemohon (Eliadi) terkait kewenangan Kades. Ayat (1) dan (2) Pasal 39 UU Desa.

 

Selain itu, dia juga meminta DPR tidak mengubah undang-undang desa dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memberikan perpu tentang desa, keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum ‘judicial review’.

 

Sumber artikel =https://www.tribunnews.com/nasional/2023/01/30/polemik-wacana-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-pengamat-ingatkan-ini-kepada-pemerintah-dpr

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

POST ADS1

POST ADS 2