KS dan tujuh partai politik siap menjadi pihak terkait di Mahkamah Konstitusi untuk melindungi suara rakyat -->

Iklan Semua Halaman

Follow Us

KS dan tujuh partai politik siap menjadi pihak terkait di Mahkamah Konstitusi untuk melindungi suara rakyat

Senin, Januari 09, 2023
KS dan tujuh partai politik siap menjadi pihak terkait di Mahkamah Konstitusi untuk melindungi suara rakyat

Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Penetapan perkara uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat tanggapan kritis dari banyak partai politik yang meminta agar MK memutuskan penerapan sistem pemilu tertutup.

 

Delapan parpol parlemen, PKS, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, Nasdem, PN, dan PPP, sepakat menolak sistem proporsional tertutup dan mendukung sistem proporsional terbuka saat ini sebagai sistem yang lebih baik, lebih demokratis, dan lebih representatif.

 

Penjelasan tersebut disampaikan oleh delapan parpol parlemen, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan pendapat bersama dalam rapat yang digelar hari ini di Jakarta (8/1/2023).

 

Ketua Seksi PKS DPD Jazuli Juweini yang hadir dalam pertemuan lintas politik itu menegaskan Fraksi PKS dan ketujuh parpol sudah siap karena merupakan Fraksi DPD yang ikut membahas dan mengesahkan UU Pilkada. . Diundang oleh Mahkamah Konstitusi dan menjadi pihak terkait dalam proses pengujian undang-undang.

 

“Pada prinsipnya, PKS dan 7 parpol siap menjelaskan landasan filosofis, legal, dan sosiologis pelaksanaan konstitusionalisme dan sistem proporsional terbuka. Kami juga siap menjelaskan rasionalitas dan kepraktisan sistem ini dari perspektif demokrasi. Legitimasi dan konstituen atau keterwakilan antara rakyat dengan wakil-wakilnya. . di Parlemen,” ujar Jazzuli.

 

Menurut anggota Komisi I Partai Rakyat Demokratik ini, semua parpol di DPR siap mengikuti pemungutan suara berarti rakyat dalam pemilu untuk memilih wakilnya di DPR.

 

Baca juga: Sekjen PKS meminta konsistensi MK dan menolak uji materi UU Pemilu

 

Rakyatlah yang benar-benar berdaulat dalam pemilihan, untuk diakui, untuk membangun istilah politik, untuk mengekspresikan keinginan mereka, untuk mengontrol dan mengevaluasi pemilihan yang mereka wakili.

 

“Untuk itu, kami berharap PKS dan 7 parpol memberikan kesempatan kepada MK untuk menyampaikan keterangan kepada Kamo sebagai partai terkait, karena kami mendukung dan mendukung sistem proporsional yang jelas ini dalam undang-undang pemilu,” kata Jazuli.

 

Sumber artikel =https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/01/08/pks-dan-tujuh-partai-politik-siap-jadi-pihak-terkait-di-mk-untuk-mengawal-suara-rakyat