Partai Buruh: Pelaku undang-undang upah minimum dalam kewirausahaan sebenarnya merugikan pekerja.

Partai Buruh: Pelaku undang-undang upah minimum dalam kewirausahaan sebenarnya merugikan pekerja.

Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Presiden Partai Buruh Syed Iqbal mengatakan, semua organisasi serikat pekerja yang tergabung dalam Partai Buruh menolak isi pasal tentang penetapan upah minimum yang diatur dalam Perpu Nomor 2 tentang Penciptaan Lapangan Kerja.

 

Menurut Syed Iqbal, penjelasan yang diberikan terkait penetapan upah minimum justru menyesatkan yang pada akhirnya merugikan para pekerja.

 

“Isu pertama tentang upah minimum, pihak buruh menolaknya. Karena yang tertulis di Perpu memang tidak ada kepastian hukumnya, tidak akan jelas,” kata Iqbal saat konferensi pers virtual, Rabu (4/4). /12/2022).

 

Menurut Iqbal, ada empat poin yang dimuat dalam pasal terkait upah minimum di Peru.

 

Pertama, Iqbal mengatakan bahwa kata “dapat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C Ayat 2 UU Penetapan Upah berbunyi sebagai berikut: “Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota”.

 

Iqbal mengamati, titik ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Apalagi itu sangat merugikan para pekerja. Untuk itu, dia meminta menghilangkan kata “boleh” dalam artikel tersebut.

 

Artinya, upah minimum kabupaten/kota (UMK) bisa dinaikkan atau dinaikkan sesuai dengan kehendak gubernur. Partai Buruh percaya dengan kata-kata boleh dibiarkan. Oleh karena itu, gubernur menetapkan upah minimum kabupaten/kota. ,” dia berkata. .

 

Baca juga: Perpu aturan penciptaan lapangan kerja, alokasi libur pegawai 1 hari dalam seminggu

 

Kemudian Iqbal menjelaskan tentang upah minimum yang tertulis dalam Pasal 88D sebagai berikut: “Rumus perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1).
Mempertimbangkan dinamika pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu.

 

Menurutnya, redaksi pasal tersebut mengacu pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang kenaikan upah minimum.

 

Baca juga: Isi Perpu Cipta Kerja Tak Mencerminkan Harapan Buruh, KSPSI: Upah Minimum PHK

 

Iqbal menegaskan, Partai Buruh tidak menerima adanya poin “beberapa indeks”, karena perhitungan upah menggunakan formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

 

“Dalam Perpu ada termin variabel indeks tertentu, Partai Buruh berpendapat bahwa kenaikan upah minimum sudah cukup untuk pemerataan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tidak perlu ada termin variabel indeks tersendiri,” ujarnya.

 

Selain itu, Iqbal menyebut persoalan penetapan upah minimum kontradiktif dan membingungkan. 

 

Baca juga: Perpu mencegah penciptaan lapangan kerja.10 Inilah alasan mengapa perusahaan mem-PHK karyawannya

 

Ayat tersebut berbunyi, “Dalam keadaan tertentu, Pemerintah dapat menetapkan rumus perhitungan upah minimum yang berbeda dengan rumus perhitungan upah minimum sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) Pasal 88D.”

 

“Ini kan kacau, kalau pasal sebelumnya di satu undang-undang bertentangan dengan pasal berikutnya. Perpu itu tadi,” kata Iqbal.

 

“Perusahaan yang diincar Partai Buruh adalah perusahaan yang tidak bisa menunda pembayaran upah minimum selama dua tahun berturut-turut. Oleh karena itu, buka formula perubahan,” ujarnya.

 

Baca juga: Perpu Ketenagakerjaan memungkinkan perusahaan mem-PHK karyawan karena 15 alasan ini

 

Terakhir, Iqbal menghapuskan upah minimum sektor tersebut di Perpu. Pada 2011 Menurut UU No. 13 Tahun 2003, upah minimum sektoral harus tetap ada.

 

“Pabrik mobil dan pabrik kerupuk memiliki upah minimum yang sama. Pabrik tambang Freeport dan pabrik sandal jepit memiliki upah minimum yang sama. Harus ada upah minimum sektoral,” ujarnya.

 

“Empat poin dalam Perpu ini membingungkan, menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pekerja,” lanjutnya.

 

Sumber artikel =https://www.tribunnews.com/bisnis/2023/01/04/partai-buruh-aturan-upah-minimum-pekerja-di-perppu-cipta-kerja-justru-rugikan-buruh

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

POST ADS1

POST ADS 2