Pakar UGM: Perpu membingungkan masyarakat tentang kewirausahaan, tidak memberikan kepastian hukum -->

Iklan Semua Halaman

Follow Us

Pakar UGM: Perpu membingungkan masyarakat tentang kewirausahaan, tidak memberikan kepastian hukum

Jumat, Januari 06, 2023
Pakar UGM: Perpu membingungkan masyarakat tentang kewirausahaan, tidak memberikan kepastian hukum

Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Pakar hukum ketenagakerjaan UGM Nabeila Risfa Izati menilai Perpu No 2 Tahun 2022 tidak memberikan kepastian hukum tentang penciptaan lapangan kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan.

 

Sebaliknya, jika dilihat dari tren perbincangan publik di media sosial, tampaknya publik bingung dengan kebijakan kewirausahaan.

 

Salah satu penyebab kesimpangsiuran tersebut adalah ketika Perpu tersebut berlaku pada tahun 2010, Ia mengatakan, pada tahun 2020 ini, Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja sudah dicabut.

 

Namun, lanjutnya, aturan penegakan hukum tetap berlaku. 

 

Padahal, dalam konteks ketenagakerjaan, saat ini terlalu banyak ketentuan dalam peraturan pelaksanaan yang tidak terkait dengan substansi tujuan kewirausahaan.

 

Dia mencontohkan ketentuan terkait perusahaan asing dan upah.

 

Hal itu mereka umumkan pada Jumat (6/1/2023) dalam diskusi publik di kanal YouTube Contras bertajuk Peel Tuntas Perppu Cipta Kerja.

 

“Misalnya masalah perdagangan luar negeri, masalah perubahan gaji. Ternyata tidak sama lagi, tidak disepakati. Jadi, di satu sisi akan menambah sengketa, kemudian akan menimbulkan hukum. ketidakpastian,” kata Nabeila.

 

Baca juga: Greenpeace menolak gagasan penciptaan lapangan kerja, itu adalah krisis oligarki

 

“Jadi kalau tujuannya adalah kepastian hukum, sangat aneh menurut saya. Hal ini tidak ditemukan ketika kita membahas Perpu 2/2022 (Perpu Sipta Kerja)”, lanjutnya.

 

Ia mengatakan, salah satu unsur yang paling banyak berubah dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja adalah ketentuan tentang pengupahan dalam Perpu Cipta Kerja. 

 

Dia mengatakan perubahan itu terkait dengan formula gaji. Menurutnya, formula yang diberikan Purpu Cipta Kerja sedikit lebih baik dari UU Kewirausahaan. 

 

Baca juga: Ekonom INDEF Didin S Damanhuri: Bukti Munculnya Oligarki Ekonomi Akibat Penciptaan Lapangan Kerja 

 

UMP 2022 menggunakan PP 36/2021, rumusan tersebut menjadi titik tolak UU Ketenagakerjaan, dan kenaikan rata-rata nasional hanya sekitar 1 persen. 

 

Ia menyebut kenaikan tersebut merupakan yang terendah sepanjang sejarah. 

 

Namun tekanan dari banyak serikat pekerja kemudian memaksa formula tersebut diubah agar sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 tentang Upah Minimum Tahun 2023.

 

Baca juga: Kritik Ketenagakerjaan Perppu, HNW: Putusan MK itu harus dilaksanakan.

 

Formula gaji dalam Perpu Kewirausahaan sama dengan Permenaker.

 

Namun, mereka mengatakan bahwa ada kesalahpahaman yang menyebabkan ketidakpastian hukum terkait masalah ini.

 

“Jadi di satu sisi rumusnya diubah, tapi di sisi lain ada tambahan klausula baru di Pasal 88F yang dalam beberapa hal pemerintah bisa mengubah susunan kata di 88D,” kata Nabila. 

 

“Artinya, Pasal 88F dari segi kepastian hukum sama sekali tidak memberikan kepastian hukum. Meniadakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 88D. Karena ada keadaan-keadaan tertentu maka Pemerintah Pusat dalam hal ini berwenang untuk mengubah kata-katanya,” lanjutnya.

 

Sumber artikel =https://www.tribunnews.com/bisnis/2023/01/06/pakar-ugm-perppu-cipta-kerja-bikin-bingung-masyarakat-tidak-berikan-kepastian-hukum