Direktorat sistem proporsionalitas terbuka Pushan memprovokasi politik keuangan dan konflik

Beberapa orang merasa lebih mudah dan murah memilih partai dengan sistem proporsional tertutup.

Namun sebagian lainnya tetap menginginkan sistem proporsional terbuka.

Menurut Ose, konstitusi tidak menentukan secara pasti sistem pemilu seperti apa yang harus diterapkan.

“Oleh karena itu, pemilihan sistem pemilu proporsionalitas terbuka atau tertutup merupakan kebijakan open law. Kedua sistem tersebut juga diterapkan di Indonesia,” ujar Ose Madril, Kamis (5/1/2023).

Juga harus diingat bahwa ada implikasi untuk setiap sistem pemilu.

Misalnya, sistem proporsional terbuka berfokus pada kandidat individu tanpa suara, sehingga setiap kandidat bersaing untuk pemilihan dan biayanya lebih mahal.

Ini menghasilkan politik biaya tinggi.

Banyak penelitian telah dilakukan yang menunjukkan rata-rata biaya caleg DPR mencapai 4 miliar dan ada yang menghabiskan hingga 20 miliar rubel.

Lalu, di tingkat DPRD, biayanya luar biasa hanya untuk memperebutkan 1 kursi.

Baca juga: Sistem pemilu terbuka membuat pemilih bergantung pada individu yang dipilih berdasarkan popularitas atau dengan baik

Ose Madril menambahkan, pengeluaran besar yang dikeluarkan para kontestan adalah untuk menutupi berbagai kebutuhan kampanye untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.

Caleg diadu dengan caleg dari partai lain bahkan dengan caleg dari partai yang sama. Selain biaya tinggi, itu menciptakan gesekan.

“Karena orientasinya untuk meraup suara sebanyak-banyaknya, berbagai persekongkolan dilakukan, termasuk politik uang. Banyak kajian menyebutkan bahwa politik uang sangat tinggi di Indonesia.

Aktivis antikorupsi ini juga menilai mahalnya pemilu berkorelasi dengan tingginya tingkat korupsi di suatu negara.

Rumusnya sederhana, karena biaya (modal) yang dikeluarkan calon sangat mahal, sehingga ketika terpilih rentan korupsi dengan mengembalikan modal untuk biaya pilkada dan menyiapkan modal baru. Pilihan berikutnya.

Baca juga: Politisi Pan: Sebagian besar partai politik dan masyarakat menginginkan sistem proporsional terbuka

Persoalan turun-temurun akibat sistem pemilu yang mahal ini sudah terdengar selama ini dan hingga kini persoalannya semakin parah, korupsi politik dan politik keuangan menggerogoti institusi demokrasi.

“Sistem proporsional tertutup menghindari persoalan membangun sistem demokrasi di tingkat partai, terutama dalam rekrutmen politik,” jelasnya.

“Oleh karena itu, jika Mahkamah Konstitusi (M.K.) memutuskan untuk menerapkan kembali sistem proporsional (Partai Nioblos) yang tertutup di masa lalu, seharusnya partai-partai menjamin rekrutmen calon dilakukan dengan sistem merit, bukan dengan memberikan kualitas. kader, tetapi hanya berdasarkan popularitas.” Sil os Madrid ditutup.