Dilarang Jual Rokok Ketengan, Anggota DPR: Bagaimana Pengawasannya? -->

Iklan Semua Halaman

Follow Us

Dilarang Jual Rokok Ketengan, Anggota DPR: Bagaimana Pengawasannya?

Selasa, Desember 27, 2022
Dilarang Jual Rokok Ketengan, Anggota DPR: Bagaimana Pengawasannya?


Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengeluarkan aturan larangan penjualan rokok di Dula atau Kengan.

 

Daniel Johannes dari Fraksi PKB DPR RI IV DPR menilai rencana itu tidak akan efektif menurunkan prevalensi merokok.

 

Jika rencana itu jadi kenyataan, mereka juga menanyakan bagaimana kontrol di lapangan.

 

Daniel mengatakan dalam pesan singkatnya kepada Tribun News, Selasa (27/12/2022) “Pelaksanaannya tidak akan efektif.”

 

“Bagaimana caramu melacaknya?” dia melanjutkan.

 

Baca juga: Kemenkes: Pemantauan larangan penjualan rokok di Ketengan melibatkan pemda dan aparat penegak hukum.

 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan rencana pemerintah melarang penjualan rokok dengan batang. 


Menurut Jokowi, rencana tersebut bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

 

“Ini untuk menjaga kesehatan seluruh rakyat kita,” kata Presiden di Pujasara, Subang, Jawa Barat, Selasa (27/12/2022).

 

Baca juga: Penjualan rokok Ketengan dilarang, omzet pedagang kecil bisa berkurang 30 persen

 

Jokowi telah melarang penjualan rokok di banyak negara.

 

Indonesia masih mengizinkan penjualan rokok, tapi tidak ke depannya.

 

“Itu sudah dilarang di beberapa negara. Kami tetap melakukannya, tapi tidak untuk bar.

 

Sebelumnya, pemerintah membuka opsi untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pencegahan Zat Adiktif yang Mempromosikan Kesehatan berupa Produk Tembakau.

 

Rencana tersebut terlampir pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

 

Baca juga: Presiden Jokowi menjelaskan mengapa pemerintah berencana melarang penjualan rokok batangan

 

Pada Senin (25/12/2022), ada sejumlah ketentuan yang akan diubah dengan amandemen PP 109/2012 yang dikutip dari salinan Perpres 25/2022.

 

Beberapa di antaranya tentang ketentuan untuk menaikkan persentase gambar dan teks peringatan kesehatan pada produk tembakau.

 

PP juga melarang rokok elektronik, iklan, promosi, sponsor produk tembakau melalui media teknologi informasi dan penjualan rokok tembakau di bar.

 

Sementara itu, perubahan ruang lingkup PP di bidang periklanan, promosi, pengaturan produk tembakau di media penyiaran, media dalam dan luar negeri, serta media teknologi informasi.

 

Penindakan dan penindakan serta ketentuan terkait penyelenggaraan media teknologi informasi dan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan diatur dengan perubahan PP No.

 

Dalam perpres ini disebutkan bahwa Kementerian Kesehatan akan menjadi pemrakarsa amandemen PP 109/2012.

 

Sumber artikel =https://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/27/jual-rokok-ketengan-dilarang-anggota-dpr-bagaimana-mengawasinya