Anggota DPR mendukung tindakan tegas Presiden Jokowi terhadap koruptor pajak -->

Iklan Semua Halaman

Follow Us

Anggota DPR mendukung tindakan tegas Presiden Jokowi terhadap koruptor pajak

Kamis, Desember 15, 2022

Anggota DPR mendukung tindakan tegas Presiden Jokowi terhadap koruptor pajak

Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 50 Pada tahun 2022, ia mengeluarkan undang-undang baru tentang perpajakan, penegakan hak, dan penegakan kewajiban perpajakan.


PP tersebut diundangkan Presiden pada 12 Desember 2022, dan salah satu poinnya adalah penertiban pelaku tindak pidana perpajakan yang diungkapkan kepada media.


Di tahun Menanggapi PP No 50 Tahun 2022, Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan jika tujuan penerbitan nama-nama koruptor perpajakan adalah sebagai pembelaan, maka pihaknya tidak mempermasalahkan PP tersebut. Penjahat dan orang lain.


“Dari segi hukum, untuk menghindari, sebenarnya orang melakukan pelanggaran dari segi regulasi tidak ada masalah,” kata Kukun kepada wartawan, Kamis (15/12/2022).


Menurut Kukun, pajak memiliki potensi yang besar bagi daerah, sehingga harus dinaikkan dengan baik, termasuk menindak kejahatan perpajakan.


“Karena antrean penerimaannya harus lebih tinggi, ya itu harus kapasitas,” ujarnya.

Namun, legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyarankan agar aparat penegak hukum memastikan terlebih dahulu bahwa pelaku tindak pidana perpajakan menerima surat pemberitahuan karena ini terkait dengan privasi masyarakat.


“Ya benar-benar privasi orang, kalau ada langkah yang masih belum masuk cetak, bisa kirim surat dulu,” ujarnya.


“Tapi tetap sesuai strategi, penghindar pajak itu bagian dari efek jera, itu prinsip hukum di sana,” ujarnya.


Kuku menjelaskan, merupakan salah satu pemungut pajak terbesar di Indonesia.


Untuk itu, sebelum melakukan tindakan pemberkasan tunggakan pajak, terlebih dahulu dipastikan yang bersangkutan telah menerima surat kedua, karena hal tersebut berdampak pada orang yang ingin membuka usaha di Indonesia.


Kita lihat dulu seperti apa, kalau surat yang dicetak benar-benar diterima, kemudian tunggakan sudah tahu, setelah diterbitkan, privasi perusahaan saya, jangan sampai orang merasa tidak boleh. “Saya ingin berbisnis atau tidak,” katanya.


Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan aturan baru tentang pajak.

Salah satunya mengontrol para koruptor pembayaran pajak yang terungkap ke media.


Baca juga: KPK diminta mengusut kasus suap pajak


Undang-undang ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun ini PP oleh Presiden pada 12 Desember 2022.


Pasal 61 berbunyi: “Putusan tersangka yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dapat dilakukan tanpa keterangan terlebih dahulu. Yang bersangkutan dipanggil secara sah dua kali dan tidak hadir tanpa memberikan alasan yang patut dan masuk akal.” Rabu, 14 Desember 2022.


hal.


“Apabila tersangka tidak memenuhi somasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), penyidik ​​akan mengambil tindakan dengan mengumumkan somasi tersebut di media lokal dan internasional,” bunyi artikel tersebut.


Sumber artikel =https://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/15/anggota-dpr-dukung-presiden-jokowi-tindak-tegas-pelaku-pidana-pajak