Yoris Raweya mengkritik Komite Pengarah Papua yang dibentuk oleh pemerintah

Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 121 2022 tentang Panitia Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Bagi Papua.

Badan nonstruktural yang juga dikenal sebagai Panitia Pengarah Papua ini berperan dalam mengkoordinasikan, menyelaraskan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus bagi wilayah Papua.

Struktur organisasi ini dipimpin oleh Wakil Presiden. Sementara itu, berbagai kementerian akan menjadi anggota di bidangnya masing-masing.

Baca juga: Jooris Ravea: Selain sebagai pembawa damai, Jokowi pergi ke Rusia-Ukraina untuk melindungi dunia dari krisis pangan.

Keanggotaan tingkat bawah diisi oleh perwakilan setiap negara bagian di wilayah Papua, independen dari badan birokrasi dan politik asal Papua, seperti DPR, DPD, DPRP, DPRK, dan keanggotaan partai politik.

Ketua MPR Papua Yoris Raweya mengatakan, keberadaan dan peran kelembagaan Panitia Pengarah Papua di Papua dan Papua Barat (UP4B) dibentuk pada 2011.

Tujuannya juga tidak jauh berbeda, yakni untuk berkomunikasi dan mempercepat pembangunan di tanah Papua. Namun, Yoris mempertanyakan efektivitas kinerja lembaga tersebut, karena dalam praktiknya UP4B tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

“Institusi seperti UP4B belum cukup mengetahui akar permasalahan yang ada di Papua saat ini. Seperti UP4B, KO Papua sangat lemah dalam merespon situasi konflik saat ini. Belum lagi kebijakan otonomi khusus untuk melindungi dan menegaskan orang asli Papua sebagai keadilan transisi yang sah. (kebijakan transisi) dan semua kepentingan tampaknya telah kehilangan arah, pembangunan itu sendiri,” kata Yoris dalam keterangannya, Rabu (2/11/2022).

DPD RI Ketua Panitia 2 Ketua Panitia Koordinasi Papua untuk memimpin kerja Panitia Koordinasi Papua karena tidak ada satu pun penunjukan pengawasan untuk mewakili perwakilan rakyat di tingkat pusat dan daerah, yaitu DPR, DPRP, DPRK dan DPRP serta DPRP . DPD

Bagi Yoris, persoalan Papua saat ini bukan hanya infrastruktur fisik, pembangunan pemerintahan dan keuangan, tetapi juga kesiapan budaya yang selalu menjadi hambatan psikologis untuk merespon berbagai persoalan.

“Bagian masyarakat yang selama ini banyak berbicara tentang isu Papua tidak dilibatkan secara aktif. Pemerintah membutuhkan strategi bottom-up untuk menggali informasi yang merespon percepatan pembangunan yang dirasakan masyarakat, kata Yoris.

Anggota DPD RI Daerah Daerah Pemilihan Papua mencontohkan pembangunan Jalan Trans Papua yang menjadi sorotan publik.

Triliunan rupee yang dihabiskan untuk pembangunan jalan dan isolasi yang dipikirkan dengan matang tampak seperti proyek berisiko yang tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah.

Di sisi lain, masyarakat Papua terus mengeluhkan kekerasan dan pelanggaran HAM yang terus berlangsung. Artinya, proyek percepatan pembangunan ini tidak terkait dengan efektivitas, efisiensi, dan kondisi dasar masyarakat.