Pengamat mengaitkan kesalahpahaman di kalangan komisaris dengan kinerja KIP yang buruk.

Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Pelaksanaan Komisi Informasi (KP) Pusat menjadi fokus karena beberapa permasalahan. 

 

Pemerhati kebijakan publik menemukan bahwa ada beberapa titik permasalahan yang saat ini sedang melanda KIP dan harus menjadi perhatian mereka. 

 

Pertama, ada perbedaan pendapat di antara para komisaris. 

 

Sengketa tersebut diduga karena kepentingan masing-masing komisaris. 

 

Ketidaksepakatan kemudian dicatat sehubungan dengan penggunaan fasilitas resmi lembaga dan etiket kunjungan resmi.

 

“Tidak adanya kesepahaman ini lebih kepada kepentingan, meragukan kredibilitas satu sama lain, memberikan perasaan negatif pada posisi masing-masing dan kinerja pejabatnya,” kata pengamat kebijakan publik Agus Pambaggio dalam acara media talk. /11/2022). 

 

Ketidaksepakatan antara komisioner dapat melemahkan transparansi informasi dan kredibilitas badan publik, kata Agus. 

 

Selain perbedaan pendapat, KIP juga disebut menghadapi masalah lain yang tidak penting.

 

Belum lagi isu rangkap jabatan yang sempat dibahas beberapa waktu lalu, ujarnya. 

 

Terakhir, Agus menilai masalah ini mempengaruhi kinerja KIP. Karena komisaris sering tidak mengatakan sepatah kata pun secara internal. 

 

Menurut Agus, kinerja KIP saat ini sudah tidak terdengar lagi.

 

Baca juga: Seiring meningkatnya keterbukaan informasi di masa pandemi, KIP menyebut tiga faktor utama ini sebagai pendorong.

 

“Peran K.P.P belum banyak didengar masyarakat dan kinerja K.I.P belum banyak didengar masyarakat. Kalaupun ada, sepertinya belum bersatu,” ujarnya. 

 

Misalnya, gaung KIP dianggap tidak terdengar di media sosial yang menjadi arus utama penyebaran informasi saat ini. 

 

Oleh karena itu, KIP mencatat perlu adanya perbaikan atau review. 

 

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga martabat KIP sebagai lembaga yang independen. 

 

Sebagai lembaga independen yang mengawal penyebaran informasi, KIP disebut-sebut akan fokus memenuhi mandatnya.

 

“Tindakan mereka terkait penilaian transparansi badan publik harus dicermati secara seksama dengan menghindari pertemuan yang membutuhkan situasi yang berkaitan dengan kepentingan badan pemerintah yang dinilainya,” kata mantan pakar kehumasan ini. Dirjen Informasi dan Humas, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Freddy H. Tulung pada kesempatan yang sama. 

 

Untuk itu, dibutuhkan keberanian untuk menciptakan transparansi kinerja KIP, “untuk memberikan fungsi regulasi yang membantu menjaga integritas kelembagaan,” kata Freddie.