Bima Arya menyebut belum cukup menyelesaikan target 2 periode walikota: Apa kabar pejabat daerah?

Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto memberikan catatan kepada para pelaksana tugas perangkat daerah untuk melanjutkan program kerja yang telah dilakukan oleh para pejabat daerah terpilih sebelumnya.

Orang nomor satu di Bogor itu mengatakan, selama ini dirinya dan walikota lainnya sudah beberapa kali bertegur sapa untuk membahas rencana kerja kepala daerah.

“Selama ini saya banyak meminta pendapat dari teman-teman walikota atau berdiskusi dengan pengurus partai lain, bagaimana kinerja kepala daerah, bagaimana kinerja pejabat,” kata Bima Arya dalam seminar daring bersama FIA UI. , Kamis (17/11/2022).

Dia mengatakan butuh waktu lama untuk menyelesaikan semua target atau program kerja para kepala negara.

Ia bahkan mengaku sudah beberapa kali menguasai kota Bogor, namun targetnya tidak pernah tercapai sepenuhnya.

“Menjadi walikota penuh waktu saja tidak cukup, saya harus katakan, jadi sebagai walikota penuh waktu saya bekerja 7 hari seminggu.

Terkait hal itu, Bima Arya mempertanyakan kemampuan pemerintah daerah sementara yang diketahui baru menjabat separuh masa jabatan hingga Pilkada 2024 mendatang untuk menuntaskan target.

Baca juga: Bhima Arya: Idealnya pemerintah pusat menunjuk sekretaris daerah sebagai pelaksana tugas kepala negara.

Sebab, menurut pria yang merupakan Ketua Pengurus Besar Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEXI) itu, dia baru dua kali gagal menyelesaikan pekerjaannya.

“Ini (walikota) membagi waktunya full time dari head to head, head to foot, dari kasus gubernur RT RW ke presiden untuk membangun jaringan dengan luar negeri, apalagi kalau tidak fokus. Full time?” dia berkata.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, Penjabat (PJ) kepala daerah terpilih perlu mendapat perhatian khusus dalam memimpin kota atau kabupatennya selama kurang lebih dua tahun atau paling tidak hingga Pilkada 2024.

Menurut Bima Arya, semua penyelenggara negara sekurang-kurangnya memahami persoalan atau persoalan di daerahnya dan menjalin relasi dengan anggota dewan, dengan DPD setempat.

Hal itu diketahuinya setelah mendengar keluhan dari walikota yang beberapa di antaranya tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEXI).

“Keluhannya tidak semua (pejabat negara) paham dengan situasi lokal. Saya tidak bicara anak daerah. Saya yakin mereka berhak menjadi kepala negara tanpa memandang suku, tapi mereka berhak untuk menguasai daerahnya. Latar belakangnya tidak membuat mereka paham dinamika lokal ini, sangat berbahaya. Saya kira, oleh karena itu, tidak ada perasaan seperti itu,” kata Bima online, Kamis (17/11/2022) dalam diskusi dengan FIA. UI.