Masyarakat adat masih berjuang agar RUU MA disahkan. -->

Iklan

Masyarakat adat masih berjuang agar RUU MA disahkan.

Minggu, Oktober 23, 2022

Humas KMAN VI

(Dari kiri ke kanan), Septor Manufandu selaku Moderator, Ketua Panitia Nasional KMAN VI dan Bupati Jayapura, Mathews Awoitau, SE.M.Si, Sekretaris Aliansi Adat Nusantara (Amman), Rukka Sombolinggi dan Ketua Pengarah Panitia, Abdon Nababan Konferensi pers saat membuka acara Kongres VI Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) di Media Center KMAN di Stadion Barnabas Uwe (SBY), Sentani, Jayapura, Papua pada Minggu, 23 Oktober 2022 .

Dunia-Ilmu.com, JAYAPURA – Selama ini masyarakat adat di seluruh Indonesia berjuang untuk mendapatkan pengesahan RUU tentang Masyarakat Adat atau (RUU MA) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah.

Pengesahan RUU ini sangat penting untuk dilakukan oleh DPR RI dan pemerintah, karena nasib masyarakat adat Indonesia di masa depan akan pasti.

Demikian disampaikan Dewan Konstituante KMAN VI Tanah Tabi, Papua Abdon Nabanan dalam konferensi pers di Stadion Barnabas Uwe, Sentani, Kabupaten Jayapura, Minggu (23/10/2022).

Demikian jawaban Abdon Nababan atas pertanyaan terkait pengesahan RUU MA.

“Pemberlakuan hukum masyarakat hukum adat (dimaksudkan) untuk mencegah insiden di masa depan yang akan mengganggu negara kita,” kata Nababan di Sekretariat Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di Tana Tabi.

Menurut Abdon Nababan, Wakil Ketua DAMANAS Wilayah Sumut, pengesahan UU Kewirausahaan berdampak signifikan terhadap pengesahan UU MA.

Pengesahan RUU Mahkamah Agung sangat lambat dan tertunda.

Hal ini juga terkait dengan perdagangan karbon. Penduduk asli yang melindungi hutan dan memiliki karbon, tetapi bukan orang yang menerimanya [hasilnya]. Padahal, pihak lain yang tidak memiliki karbon menerimanya,” kata Abdon Naban.

Baca juga: Pembukaan KMAN VI di Tana Tabi, Papua akan dihadiri ribuan masyarakat Indonesia

Ruka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Adat Nusantara, mengatakan isu-isu terkait isu adat akan dibahas dalam lokakarya tersebut. termasuk masalah laut dan masalah wanita.

“Lokakarya akan dilaksanakan di 12 lokasi, 10 desa di Kabupaten Jayapura dan dua desa di Kota Jayapura,” kata Ruka Sombolingi.

Sumber artikel =https://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/23/masyarakat-adat-masih-memperjuangkan-pengesahan-ruu-ma