Jaksa KPK meminta mantan presiden PNRI dan direktur PNS BPPT menghadapi hukuman 5 tahun penjara dalam kasus korupsi e-KTP -->

Iklan

Jaksa KPK meminta mantan presiden PNRI dan direktur PNS BPPT menghadapi hukuman 5 tahun penjara dalam kasus korupsi e-KTP

Senin, Oktober 17, 2022

Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa mantan Presiden Republik Indonesia Perum Persetakan Negara (PNRI) Isunu Idi Wijaya dan mantan pegawai Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Penilai. Penerapan Teknologi (BPPT) / Ketua Tim Teknis Penerapan Teknologi Informasi Husni Fahmi penerapan e-KTP divonis 5 tahun penjara.

Menurut jaksa, Esu dan Husni terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pembelian paket Nomor Induk Kependudukan (E-KTP) Nasional.

Jaksa Surya Tanjung membacakan perkara di Jakarta, “Meminta terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan cara yang sah dan meyakinkan, dalam kasus kedua jaksa penuntut umum, melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Pengadilan Tipikor Senin (17/10/2022)

Selain pidana penjara, baik Isunu maupun Husni divonis 6 bulan penjara dan Rp 300 juta. Mereka telah diminta oleh jaksa KPK untuk membayar.

“Oleh karena itu, terdakwa divonis 5 tahun penjara dan Rp 300 juta kurang dari 6 bulan penjara,” kata jaksa.

Jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa saat mengajukan pertanyaan mereka.

Lebih parahnya lagi, terdakwa tidak mendukung program mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selain itu, tindakan Isunu dan Husni diyakini telah menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar bagi pemerintah.

Hal yang meringankan adalah kedua terdakwa tidak pernah bersalah dan memiliki tanggungan keluarga.

Sementara itu, jaksa mengatakan bahwa terdakwa Husni Fahmi telah mengembalikan uang 20.000 dolar AS yang ditangkapnya karena korupsi.

“Terdakwa Isnu Eddy Wijaya tidak sempat menikmati hasil korupsi dari proyek E-KTP karena uang dalam rekening pengelolaan bersama disedot KPK,” kata jaksa.

Baca juga: Sidang Korupsi E-KTP, Saksi Keluarkan BAP Soal Rapat Dirut PNRI – Mantan Pejabat Kemendagri

Mantan Presiden PNRI Isnu Edi Wijaya dan Pegawai Negeri Sipil BPPT Husni Fahmi didakwa korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP pada tahun anggaran 2011-2013.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan kejaksaan berkontribusi pada kerugian $ 2,3 triliun dana pemerintah karena proyek pengadaan KTP Elektronik.

Sumber artikel =https://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/jaksa-kpk-tuntut-eks-dirut-pnri-dan-pns-bppt-dihukum-5-tahun-penjara-di-kasus-korupsi-e-ktp