Hasil survei: 90 persen responden sangat menolak campur tangan asing dalam politik nasional

Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Hasil survei nasional Pancasila yang disusun oleh peneliti Pusat Kajian Hukum dan Pancasila serta dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI), Kris Wijoyo Soepandji dan M. Sofyan Pulungan. 90 persen orang Indonesia menegaskan bahwa mereka tidak menerima campur tangan asing dalam kebijakan nasional.

Responden menilai Indonesia harus berdaulat dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Survei ini dilakukan melalui polling online terhadap 1.000 responden untuk mengetahui opini publik tentang Pancasila.

“Survei menemukan 62 persen responden menilai pemerintah masih menggunakan Pancasila sebagai dasar pengambilan kebijakan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam,” kata Kris dalam survei yang dilakukan, Senin (31/10/2022). ).

Sementara itu, 90 persen responden sangat tidak setuju adanya campur tangan asing dalam kebijakan pemerintah Indonesia, lanjutnya.

Chris menjelaskan, kebijakan nasional berdasarkan Pancasila masih memiliki ruang negosiasi yang besar di kancah internasional.

Hal ini terlihat dari 98 persen responden survei yang menilai Pancasila masih sangat berguna sebagai pedoman pemerintah dalam menjalin hubungan antar negara.

Sebelumnya, dalam seminar nasional yang diselenggarakan di Program Pendidikan Formal (PPRA) Lemhannas LXIV, Chris menjelaskan ancaman intervensi asing terhadap stabilitas internasional kepada Gubernur Lemhannas Andi Wijajanto, Menteri Koordinator Perekonomian Erlanga Hartto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. 11 Oktober 2022

Temuan ini juga disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

“Kita harus berhati-hati dan tidak mengisolasi diri. Eksternalitas negatif di setiap negara dapat diselesaikan dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan, bukan dengan intervensi. Dengan menghormati ini, kita dapat membangun kemakmuran bersama dan kemakmuran bersama dalam jangka panjang, kata Chris.

Secara terpisah, dosen FH-UI Agus Brotosusilo menggambarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia.

Baca juga: Listo Sigit Prabowo: TNI-Polri Siap Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kebijakan Nasional 2022

Oleh karena itu, semua produk hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila.

Absennya Pancasila dalam perumusan kebijakan, apalagi jika kebijakan tersebut diterbitkan dan disusupi kepentingan asing, berdampak pada hilangnya kedaulatan negara dan menimbulkan ketidakpuasan publik.

“Kebijakan hasil intervensi jelas mempengaruhi kedaulatan dan kepentingan nasional. Dan ini akan mempengaruhi terciptanya pembangkangan sipil. Ketika orang menjadi bingung atau kehilangan norma dan nilai yang mereka pegang selama ini. Misalnya, sistem ekonomi kita berdasarkan Pancasila adalah ekonomi rakyat. Namun, ini menjadi liberal dan kapitalis karena intervensi,” jelas Agus.

Sumber artikel =https://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/31/hasil-survei-90-persen-responden-tegas-menolak-intervensi-asing-terhadap-kebijakan-nasional

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

POST ADS1

POST ADS 2