Menanggapi Pandangan Ketua DPD Tentang Perubahan Pimpinan MPR, Wakil MPR: Semuanya Harus Sesuai Amanat Undang-Undang -->

Iklan

Menanggapi Pandangan Ketua DPD Tentang Perubahan Pimpinan MPR, Wakil MPR: Semuanya Harus Sesuai Amanat Undang-Undang

Rabu, September 21, 2022

Dunia-Ilmu.com – Wakil Ketua MPR H. Arsul Sani SMS mengatakan, pimpinan MPR tidak terburu-buru dan menghormati supremasi hukum dan menindaklanjuti surat dari kelompok DPD tertanggal 5 September 2022, pihaknya akan memprioritaskan tahapan. Nomor: 30/KEL.DPD/IX/2022 tentang usul pergantian pimpinan MPR dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Negara (DPD). Hal itu dikatakan Arsul Sani menanggapi tuntutan DPD AA Laniyala Mahmud Mataliti untuk menunjuk Tamsil Linrun sebagai wakil ketua MPR menggantikan Ketua Umum Fadel Mohamed.

Arsul Sani mengatakan, masih ada persoalan hukum terkait pemindahan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD Fadel Muhammad ke Tamsil Limrong. Masalah hukum serta Fatsun menunjukkan bahwa setelah menerima surat DPRK di atas, pimpinan MPR menerima surat lain dari pimpinan dan anggota DPRK, yang menunjukkan bahwa surat DPRK sebelumnya berisi masalah hukum. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, semua surat yang disampaikan kepada pimpinan MPR harus diperhatikan.

Setelah surat awal dari pimpinan DPD RI, surat yang diterima pimpinan MPR adalah surat klarifikasi tertanggal 5 September 2022 dari DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin, Wakil Ketua, tentang pencopotan tanda tangan atas keputusan pencabutan. Dari wakil DPD RI, kewenangan wakil ketua MPR RI. Menyusul langkah Sultan Najamuddin, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengeluarkan surat serupa tentang pencabutan tanda tangannya. “Dua dari empat pimpinan DPD telah mencabut tanda tangannya. Menurut Arsul Sani, surat atau pemungutan suara untuk mencabut tanda tangan itu tidak hanya dilakukan oleh pimpinan DPD, tetapi anggota DPD juga melakukan tindakan yang sama.” Salah satu anggota DPD dari NTT sudah mencabut tanda tangannya,” katanya.

Arsul Sani mengatakan kepada wartawan bahwa pimpinan MPR telah menerima surat protes dari Fadel Mohammad sendiri, dan dilampirkan berkas tindakan hukum yang dilakukan oleh Fadel Mohammad melalui kuasa hukumnya.

(1) Surat dari Advokat dan Pengacara Kantor Hukum Eliza Sirif selaku Advokat Fadel Mohammed, Surat No: 160/ESL/VIII/2022, untuk menolak mosi keberatan dan keyakinan yang diajukan terhadap Dr. Ir. Fadel Mohamed sebagai Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saat itu 19 Agustus 2022.

(2) Surat Dahlan Pido & Rekan kepada Pengacara Bapak Fadel Mohammed, Surat No: 08/DP&Partner/SP/IX/2022, perihal Permohonan penghentian proses pemberhentian dan penggantian Guru Besar. dr. Ir. Pada tanggal 5 September 2022, sehubungan dengan pengajuan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, H. Fadel Mohamed dari Wakil Ketua DPD-RI 2019-2024 badan MPR-RI.

(3). Mengenai surat pengantar, 30 Agustus 2022, Lampiran Salinan Laporan Polisi Ketua DPD RI, Surat No: 163/ESL/VIII/2022, 22 Agustus 2022, Surat Pengaduan kepada Dewan Kehormatan DPD RI, Surat No: 34/FM-DPD/ VIII/2022, Ketua DPD RI didakwa melanggar UU MD3, Kode Etik DPD RI, dan UU DPD RI 2011. 25 Agustus 2022 Kode Etik, Pendapat Hukum Keabsahan Keputusan Menggantikan Profesor Dr. Ir. H. Fadel Mohamed untuk Wakil Ketua MPR 2019-2024 dalam Paripurna DPD.

Menurut Arsul Sani, semua surat yang masuk ke MPR akan ditelaah dan dijadikan acuan pengambilan keputusan oleh pimpinan MPR. “Semua surat akan ditinjau dan tidak ada yang terlewatkan,” kata Pekalongan, pria asal Jawa Tengah. Semua tindakan yang diambil didasarkan pada objektivitas, bukan subjektivitas. “Dari jumlah surat yang masuk, tentu tindakan yang dilakukan akan memakan waktu,” ujarnya.

Saat mengambil sikap, MPR terlebih dahulu mendengar pendapat dari berbagai pihak tentang masalah tersebut. DPR diminta memanggil Sekjen DPR untuk mengomentari dan mengkaji undang-undang yang ada. Tidak hanya sekretariat utama parlemen, tetapi juga pihak lain dan anggota pimpinan parlemen mendengarkan pendapat dan masukan mereka.

Ia meminta pimpinan DPD kembali menegaskan usul penggantian wakil ketua MPR sebagai anggota DPD terkait pembatalan atau pembatalan pengesahan tersebut. Yang terpenting segala sesuatu yang diambil harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU MD3, Ketetapan MPR dan hukum hierarki yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan oleh Arsul Sani agar putusan-putusan yang akan datang tidak menimbulkan akibat hukum bagi MPR. Dia berkata, “Mari kita semua menggunakan konsultasi untuk menyelesaikan masalah.”

Sumber artikel =https://www.tribunnews.com/mpr-ri/2022/09/21/respon-sikap-ketua-dpd-soal-pergantian-pimpinan-mpr-waka-mpr-semua-harus-sesuai-tertib-hukum