Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kebijakan penunjukan pasar harus dipertimbangkan sebagai pemungut pajak.

Wartawan Tribunnews.com Ismoyo

Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Di tahun Pada tahun 2021, ekonomi digital Indonesia akan bernilai 70 miliar dolar atau Rp 1.000 triliun. Tercatat, dan angka ini merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN.

Nilai ini diprediksi akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2025 dan mencapai Rp 5.000 triliun pada tahun 2030.

Baca juga: Ekonom Indef: Pandemi memberi harapan bagi ekonomi digital RI

Untuk mendukung tren pertumbuhan sektor e-commerce, pemerintah mendukung terciptanya ekosistem ekonomi digital yang kondusif. Salah satunya adalah Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tahun 2021 melalui UU No 7.

Aturan dan kebijakan terkait perpajakan ini dimaksudkan untuk menciptakan prinsip keadilan dengan menciptakan kesetaraan komersial dan persaingan yang sehat antara aktor tradisional dan digital.

Salah satu isi UU HPP mengatur tentang pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan UU dan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, pasal ini mengamanatkan agar pasar menjadi pihak yang memungut PPN atas barang yang dijual di pasar dan memotong PPH dari penghasilan penjual yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Direktur Eksekutif Indonesian Service Discussion Council (ISD) Davy Ariani mengatakan aturan baru tersebut dapat mengubah tatanan yang ada mengingat pedagang mana yang dapat menerapkan PPN.

Baca juga: Ada Perubahan Aturan PPN dan Faktur Pajak untuk Badan Usaha, Berikut Penjelasannya

Mereka juga tidak tahu mana yang memiliki PKP dan mana yang tidak.

Sumber artikel =https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/09/23/kebijakan-penunjukan-marketplace-sebagai-pemungut-pajak-harus-dipertimbangkan